DPRD Batu Bara Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Atas Nota KUA-PPAS 2027

Batu Bara,bberlayar.com – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Penyampaian Nota Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial, dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Batu Bara pada Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB.

Paripurna ini merupakan tahapan awal pembahasan KUA-PPAS 2027. Seluruh Fraksi di DPRD Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap dokumen yang disampaikan Pemkab Batu Bara.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Batu Bara yang diwakili Sekda Rusian Heri, S.Sos.,M.AP, Plt Sekretaris DPRD diwakili Kabag Persidangan Herriyawan, ST., M.Si, seluruh Anggota DPRD, OPD, dan unsur Forkopimda Kab. Batu Bara.

Enam Fraksi yang menyampaikan pandangan:
1. Fraksi PDI-Perjuangan- dibacakan Jalasmar Sitinjak, SH
2. Fraksi Gerindra – dibacakan Muhammad Safi’i
3. Fraksi PKS- Suminah
4. Fraksi PAN- dibacakan Chairul Bariah, S.M
5. Fraksi KPN – dibacakan Suriadi, S.H
6. Fraksi KDRI

Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB s/d selesai, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Batu Bara.

Pembahasan KUA-PPAS adalah dasar penyusunan APBD 2027. Dokumen ini menentukan arah kebijakan, program, dan alokasi anggaran pembangunan Kab. Batu Bara tahun depan.

Secara umum seluruh fraksi mendukung dan siap membahas Nota KUA-PPAS 2027. Namun ada beberapa catatan penting:

1. Fraksi PDI-P: Mendesak Pemda menindaklanjuti hasil kerja DPRD melalui kebijakan konkret untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Harap pembahasan segera agar pembangunan 2027 tepat waktu.
2. Fraksi Gerindra: Dukung pembahasan sesuai mekanisme. Minta anggaran yang dihasilkan realistis, proporsional, tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Fraksi PKS: Mendorong pembahasan dilakukan secara serius, efektif dan efisien di masing-masing Komisi.
4. Fraksi PAN: Harap penyusunan *transparan, terbuka dan mampu membangun Batu Bara lebih maju dan sejahtera.
5. Fraksi KPN: Siap bahas mendalam bersama Banggar dan TAPD. Harap proses selesai tepat waktu demi APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
6. Fraksi KDRI: Merekomendasikan kenaikan target PAD minimal 27 Miliar di APBD 2026 dan tindakan tegas kepada perusahaan yang kurang patuh regulasi.

Dengan disampaikannya Pandangan Umum Fraksi, pembahasan KUA-PPAS 2027 akan dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemkab Batu Bara.(*)