Desa Tanjung Muda Batu Bara Siap Jadi Role Model Nasional Tertib Administrasi PKK
Batu Bara,bberlayar.com – Tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali diuji melalui program Desa Percontohan Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara menjadi salah satu desa yang disiapkan sebagai model nasional setelah menerima kunjungan Tim Monitoring TP PKK Sumut, Senin (29/06/2026).
Kegiatan monitoring ini bukan sekadar penilaian lomba, melainkan langkah strategis membangun budaya administrasi yang rapi di tingkat desa. Tertib administrasi PKK mencakup pembukuan keuangan, pencatatan kegiatan, dokumentasi program, hingga pelaporan yang terstandar sesuai pedoman nasional.
Bukan Hanya Kejar Predikat, Tapi Komitmen Tata Kelola
Pj. Kepala Desa Tanjung Muda Muhammad Nur Saragih menegaskan bahwa tertib administrasi merupakan wujud nyata komitmen pemerintah desa. “Ini bukan hanya untuk penilaian. Yang lebih penting adalah membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Semua program PKK harus terdokumentasi baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja keras kader PKK Desa Tanjung Muda dalam menyiapkan dokumen, serta dukungan pembinaan dari TP PKK Kecamatan Air Putih dan Kabupaten Batu Bara.
Evaluasi Menyeluruh Lintas Sektor
Tim Monitoring TP PKK Sumut terdiri dari Ruhyat, Cut Rizky Amaliyah, Silvi, Yudha, serta perwakilan Dinas PMD dan Dukcapil Sumut. Turut hadir jajaran TP PKK Kabupaten Batu Bara, para Kepala OPD, Camat Air Putih beserta Forkopimcam, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Proses monitoring meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, pembinaan lapangan, serta evaluasi implementasi 10 Program Pokok PKK. Masukan dari tim akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pelaksanaan program ke depan.
Targetkan Replikasi ke Seluruh Indonesia
Program Desa Percontohan Tertib Administrasi PKK merupakan bagian dari agenda nasional penguatan kapasitas pemerintahan desa. Dengan administrasi yang tertib, desa mampu mengelola anggaran lebih efektif, meminimalisir penyimpangan, dan mempercepat pelayanan publik.
Keberhasilan Desa Tanjung Muda diharapkan dapat direplikasi oleh 75.265 desa di seluruh Indonesia. Jika setiap desa memiliki sistem administrasi PKK yang rapi, maka gerakan pemberdayaan keluarga akan berjalan lebih terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, hasil monitoring ini tidak hanya mengharumkan nama Batu Bara di tingkat provinsi, tapi juga memberi kontribusi bagi penguatan tata kelola desa secara nasional,” tutup Muhammad Nur Saragih.
Melalui penguatan administrasi, PKK membuktikan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri, transparan, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.(*)
