Bahas RPJP 2025, 6 Fraksi DPRD Batu Bara Soroti Silpa, PPPK Paruh Waktu, dan WTP BPK
Bahas RPJP 2025, 6 Fraksi DPRD Batu Bara Soroti Silpa, PPPK Paruh Waktu, dan WTP BPK
Batu Bara,bberlayar.com — DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Nota Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, Selasa [23/6/2026] di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial. Bupati diwakili Sekda Rusian Heri.
6 Catatan Fraksi untuk RPJP 2025
1. Fraksi PDI-P: Silpa Tinggi = Kinerja Kurang Maksimal
Fraksi menerima RPJP untuk dibahas di Pansus. Namun menyoroti Silpa TA 2025. “Pemerintah Kabupaten Batu Bara kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan padahal banyak pokok-pokok pikiran anggota dewan yang tidak dapat diterima atau dilaksanakan”.
PDI-P juga mendesak Pemkab segera menyelesaikan persoalan gaji Pegawai PPPK Paruh Waktu di Dinas Pendidikan.
2. Fraksi Gerindra: Apresiasi WTP, Setuju Dibahas Lanjut
Gerindra mengapresiasi Pemkab kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK RI atas LKPD TA 2025. “Ini indikator tata kelola keuangan daerah telah berjalan dengan baik”.
Secara prinsip dapat menerima dan menyetujui Ranperda RPJP 2025 untuk dibahas tahap selanjutnya.
3. Fraksi PKS: Bangga WTP, Dorong Bahas Mendetail di Pansus
PKS turut berbangga Pemkab kembali peroleh WTP BPK RI. Secara umum mendukung dan mendorong agar LKPD 2025 dibahas lebih detail di Tingkat Pansus DPRD.
4. Fraksi PAN: Definitifkan Kepala OPD, Alokasi Dana Harus Transparan
PAN berharap Bupati mendefinitifkan seluruh Kepala OPD agar kinerja lebih maksimal. Minta alokasi dana APBD 2025 diatur baik, transparan, efektif, efisien, dan sesuai undang-undang.
5. Fraksi KDRI: Segera Bentuk Pansus RPJP
KDRI menegaskan Ranperda RPJP 2025 perlu dibahas lebih lanjut dan segera dibentuk Panitia Khusus Pansus dalam pembahasan.
6. Fraksi KPN: Kejar Target Waktu, Jangan Lewat 7 Bulan
KPN berharap RPJP 2025 dibahas dan diselesaikan tepat waktu sesuai Permendagri 77/2020. Pembahasan dan persetujuan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Benang Merah Paripurna
Seluruh fraksi menerima RPJP 2025 untuk dibawa ke tahap Pansus. Isu dominan: WTP BPK jadi poin apresiasi, Silpa tinggi jadi kritik PDI-P, dan nasib PPPK Paruh Waktu mendesak diselesaikan.(*)
