BATU BARA JADI CONTOH NASIONAL: 189 DESA/KELURAHAN PASANG STIKER KPM BANSOS DEMI TRANSPARANSI
Dinsos P3A Gunakan Penanda Fisik di Rumah Penerima untuk Cegah Data Ganda dan Dorong Graduasi Mandiri
Batu Bara,bberlayar.com – Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara mengambil langkah berani untuk membenahi tata kelola bantuan sosial. Seluruh Pemerintah Desa dan Kelurahan mulai memasang stiker khusus Keluarga Penerima Manfaat KPM di depan rumah penerima bansos.
Program ini digulirkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Batu Bara dan diserahkan langsung selama 4 hari, 6–9 Juli 2026 di kantor Camat se-Kabupaten Batu Bara.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan untuk menjawab 3 persoalan bansos nasional: data tidak valid, penyaluran tidak transparan, dan pengawasan lemah.
1. Stiker Sebagai “Label Publik” untuk Bansos Tepat Sasaran
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Batu Bara, Muliadi, SE, melalui Sekretaris Dinsos P3A, Mukhlis Syahputra,S.HI., M.AP menyampaikan bahwa stiker ini bukan sekadar tempelan.
“Kami mengharapkan kerja sama seluruh kepala desa dan lurah untuk segera memasang stiker tersebut di rumah KPM penerima bantuan sosial. Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penyaluran bansos yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” jelasnya.
Tujuan utama pemasangan:
1. Transparansi Publik: Masyarakat bisa langsung tahu siapa saja penerima bansos di desa, dusun, dan kelurahan.
2. Akurasi Data: Memudahkan Pendamping PKH, TKSK, dan perangkat desa melakukan validasi dan pemutakhiran data DTKS.
3. Kontrol Sosial: Warga dapat melapor jika menemukan penerima yang sudah tidak layak atau mampu.
2. Dorong “Graduasi Mandiri” Penerima Bansos
Yang menarik, program ini juga menyasar kesadaran penerima. Dinsos P3A berharap KPM yang kondisi ekonominya sudah meningkat secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan bansos.
“Dengan adanya penanda terbuka di rumah, diharapkan muncul kesadaran untuk graduasi mandiri. Bansos harus sampai ke masyarakat yang benar-benar berhak,” ujar Mukhlis.
Ini sejalan dengan arahan Kementerian Sosial RI untuk mengurangi ketergantungan dan mendorong kemandirian KPM.
3. Penguatan Peran Desa dan Monitoring Lapangan
Penyerahan stiker dilakukan secara simbolis kepada seluruh kepala desa dan lurah di tingkat kecamatan. Artinya pemerintah desa menjadi garda terdepan pelaksanaan.
Dalam waktu dekat, Dinsos P3A Batu Bara juga akan turun langsung melakukan monitoring ke rumah-rumah KPM untuk memastikan stiker telah terpasang sesuai prosedur.
Langkah Batu Bara ini sejalan dengan Permensos tentang percepatan validasi dan pemutakhiran DTKS. Dengan penanda fisik, petugas tidak perlu lagi mencari alamat KPM satu per satu.
PENUTUP: DARI BATU BARA UNTUK INDONESIA
Batu Bara menunjukkan bahwa solusi sederhana bisa berdampak besar. Stiker Rp2.000 di depan rumah bisa menghemat miliaran dana bansos yang selama ini bocor karena data ganda.
Jika berhasil, model “Stikerisasi KPM” ini layak direplikasi ke 514 kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai bagian dari reformasi bansos nasional.
Transparan itu sederhana. Akuntabel itu dimulai dari depan rumah sendiri.(*)
![*Pemkab Batu Bara Salurkan Kursi Roda & Tongkat, Janji “Tak Ada Lagi Disabilitas yang Tertinggal”* *BATU BARA* – Lagi-lagi kabar baik datang dari daerah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Dinsos P3A] turun langsung menyalurkan bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas di dua kecamatan sekaligus. Aksi sosial itu digelar Rabu [24/6/2026] di Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Datuk Lima Puluh. Bantuan diberikan kepada warga yang sebelumnya sudah mengajukan permohonan lewat desa dan kelurahan. Bagi penerima, bantuan sederhana ini berarti banyak. Satu kursi roda bisa membuat seorang ibu bisa lagi keluar rumah menemui tetangga. Satu tongkat bisa mengembalikan kemandirian seorang bapak untuk ke masjid dan pasar tanpa bergantung penuh pada orang lain. “Kami ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri,” kata perwakilan Dinsos P3A di lokasi penyaluran. Penyerahan di Tanjung Tiram dilakukan langsung oleh Sekretaris Dinsos P3A bersama Lurah Tanjung Tiram. Sementara di Datuk Lima Puluh, tim Bidang Rehabilitasi Sosial yang turun ke lapangan. Yang menarik, program ini bukan bantuan sekali jalan. Di Tahun Anggaran 2026, Pemkab Batu Bara sudah menyiapkan alokasi alat bantu lain seperti alat bantu dengar dan kaki palsu. Semua diberikan setelah melalui proses asesmen agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Langkah ini sejalan dengan target pembangunan inklusif nasional: memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan. Ketika negara hadir bukan cuma lewat dokumen, tapi lewat barang yang bisa langsung dipakai, kepercayaan publik pun tumbuh. Dinsos P3A Batu Bara menyebut program rehabilitasi sosial ini akan berjalan berkelanjutan. Tujuannya jelas: meningkatkan mobilitas, produktivitas, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah banyaknya isu birokrasi yang jauh dari rakyat, aksi cepat dan menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti ini jadi contoh yang layak ditiru daerah lain. Karena pembangunan berkeadaban dimulai dari hal-hal kecil yang membuat hidup warga jadi lebih layak. *Mengapa ini penting?* 1. *Tepat sasaran*: Bantuan diberikan setelah asesmen, bukan asal bagi-bagi. 2. *Berkelanjutan*: Bukan program musiman, tapi masuk dalam perencanaan APBD 2026. 3. *Inklusif*: Menunjukkan negara hadir untuk semua, termasuk penyandang disabilitas. Program ini bisa jadi model bagi kabupaten/kota lain yang ingin memperkuat perlindungan sosial tanpa banyak retorika.](https://www.toko-sukses.com/wp-content/plugins/contextual-related-posts/default.png "*Pemkab Batu Bara Salurkan Kursi Roda & Tongkat, Janji “Tak Ada Lagi Disabilitas yang Tertinggal”* *BATU BARA* – Lagi-lagi kabar baik datang dari daerah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Dinsos P3A] turun langsung menyalurkan bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas di dua kecamatan sekaligus. Aksi sosial itu digelar Rabu [24/6/2026] di Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Datuk Lima Puluh. Bantuan diberikan kepada warga yang sebelumnya sudah mengajukan permohonan lewat desa dan kelurahan. Bagi penerima, bantuan sederhana ini berarti banyak. Satu kursi roda bisa membuat seorang ibu bisa lagi keluar rumah menemui tetangga. Satu tongkat bisa mengembalikan kemandirian seorang bapak untuk ke masjid dan pasar tanpa bergantung penuh pada orang lain. “Kami ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri,” kata perwakilan Dinsos P3A di lokasi penyaluran. Penyerahan di Tanjung Tiram dilakukan langsung oleh Sekretaris Dinsos P3A bersama Lurah Tanjung Tiram. Sementara di Datuk Lima Puluh, tim Bidang Rehabilitasi Sosial yang turun ke lapangan. Yang menarik, program ini bukan bantuan sekali jalan. Di Tahun Anggaran 2026, Pemkab Batu Bara sudah menyiapkan alokasi alat bantu lain seperti alat bantu dengar dan kaki palsu. Semua diberikan setelah melalui proses asesmen agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Langkah ini sejalan dengan target pembangunan inklusif nasional: memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan. Ketika negara hadir bukan cuma lewat dokumen, tapi lewat barang yang bisa langsung dipakai, kepercayaan publik pun tumbuh. Dinsos P3A Batu Bara menyebut program rehabilitasi sosial ini akan berjalan berkelanjutan. Tujuannya jelas: meningkatkan mobilitas, produktivitas, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah banyaknya isu birokrasi yang jauh dari rakyat, aksi cepat dan menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti ini jadi contoh yang layak ditiru daerah lain. Karena pembangunan berkeadaban dimulai dari hal-hal kecil yang membuat hidup warga jadi lebih layak. *Mengapa ini penting?* 1. *Tepat sasaran*: Bantuan diberikan setelah asesmen, bukan asal bagi-bagi. 2. *Berkelanjutan*: Bukan program musiman, tapi masuk dalam perencanaan APBD 2026. 3. *Inklusif*: Menunjukkan negara hadir untuk semua, termasuk penyandang disabilitas. Program ini bisa jadi model bagi kabupaten/kota lain yang ingin memperkuat perlindungan sosial tanpa banyak retorika.")
