Batu Bara, bberlayar.com. Pantauan awak media di lokasi menunjukkan antrean kendaraan roda dua maupun warga yang membawa jeriken cukup panjang. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite diduga menjadi penyebab utama terjadinya penumpukan antrean di SPBU tersebut.
Selain pengendara kendaraan, sejumlah warga juga datang dengan membawa jeriken untuk membeli Pertalite. BBM yang dibeli menggunakan jeriken tersebut umumnya akan dijual kembali di tingkat pengecer guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar permukiman.
Salah seorang pengecer mengaku sudah dua hari tidak memperoleh pasokan Pertalite dari SPBU karena tidak kebagian antrean. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas masyarakat yang bergantung pada ketersediaan BBM dari pengecer.
“Saya sudah dua hari tidak jualan minyak, karena dalam dua hari ini tidak kebagian antrean. Dampaknya juga terasa pada keberangkatan anak-anak sekolah dan aktivitas masyarakat sehari-hari,” keluhnya.
Melihat situasi tersebut, awak media mencoba mengonfirmasi pihak pengawas SPBU terkait aturan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Pengawas SPBU Pakam, Ari, menjelaskan bahwa pembelian Pertalite menggunakan jeriken hanya diperbolehkan bagi masyarakat yang memiliki surat rekomendasi serta barcode yang masih aktif.
“Untuk pembelian menggunakan jeriken, kami hanya melayani masyarakat yang memiliki surat dan barcode aktif. Pembelian dibatasi satu jeriken untuk satu surat. Surat itu juga kami paraf agar semua masyarakat yang memiliki surat bisa terlayani,” jelas Ari.
Ia menambahkan bahwa pemberian paraf pada surat pembelian merupakan langkah untuk menghindari penumpukan BBM oleh satu orang pembeli.
Namun di lapangan, awak media masih menemukan adanya oknum konsumen yang diduga menyiasati aturan tersebut dengan menggunakan foto barcode yang tersimpan di telepon genggam.
“Barcode saya foto di HP, jadi bisa dipakai berulang,” ungkap salah seorang pembeli.
Menanggapi hal itu, awak media kembali meminta klarifikasi kepada Ari melalui pesan WhatsApp terkait kemungkinan penyalahgunaan barcode yang difoto di ponsel.
“Pengisian menggunakan barcode di HP bisa menjadi celah penggunaan barcode secara berulang,” tanya media.
Ari kemudian menyarankan agar awak media berkoordinasi langsung dengan pengawas yang sedang bertugas di lapangan agar kebijakan dapat diambil secara langsung.
“Koordinasi saja dengan pengawas yang standby, Bang, supaya bisa diambil kebijakan di lapangan,” jawabnya melalui pesan WhatsApp.
Namun saat awak media mencoba berkoordinasi dengan pengawas lapangan dan operator SPBU, respons yang diterima dinilai kurang bersahabat.
“Abang ngapain berdiri di sini?” ujar seorang pengawas lapangan dengan nada tinggi.
Awak media menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk menyampaikan pesan dari pengawas SPBU sambil menunjukkan percakapan WhatsApp. Meski demikian, penjelasan tersebut tidak diindahkan oleh pengawas lapangan yang juga bertugas sebagai petugas keamanan.
Sikap tersebut dinilai kurang kooperatif terhadap aktivitas jurnalistik di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara berimbang.
Sementara itu, Ari menyebutkan bahwa ketersediaan Pertalite di SPBU Pakam untuk hari ini mencapai sekitar delapan ton. Pihaknya juga berupaya agar pasokan kembali masuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Untuk hari ini ketersediaan Pertalite sekitar delapan ton. Kami juga akan berupaya agar pasokan kembali masuk demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkas Ari.
Aktivis Satgasringmigas Sumut D.Sm mengatakan: Rantai akhir konsumen BBM itu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,tidak ada eceran lagi kecuali pemakaian mesin pertanian,usaha UMKM,mesin rumput dan sejenisnya.(Redaksisatu.Id-Red)
![*Pemkab Batu Bara Salurkan Kursi Roda & Tongkat, Janji “Tak Ada Lagi Disabilitas yang Tertinggal”* *BATU BARA* – Lagi-lagi kabar baik datang dari daerah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Dinsos P3A] turun langsung menyalurkan bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas di dua kecamatan sekaligus. Aksi sosial itu digelar Rabu [24/6/2026] di Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Datuk Lima Puluh. Bantuan diberikan kepada warga yang sebelumnya sudah mengajukan permohonan lewat desa dan kelurahan. Bagi penerima, bantuan sederhana ini berarti banyak. Satu kursi roda bisa membuat seorang ibu bisa lagi keluar rumah menemui tetangga. Satu tongkat bisa mengembalikan kemandirian seorang bapak untuk ke masjid dan pasar tanpa bergantung penuh pada orang lain. “Kami ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri,” kata perwakilan Dinsos P3A di lokasi penyaluran. Penyerahan di Tanjung Tiram dilakukan langsung oleh Sekretaris Dinsos P3A bersama Lurah Tanjung Tiram. Sementara di Datuk Lima Puluh, tim Bidang Rehabilitasi Sosial yang turun ke lapangan. Yang menarik, program ini bukan bantuan sekali jalan. Di Tahun Anggaran 2026, Pemkab Batu Bara sudah menyiapkan alokasi alat bantu lain seperti alat bantu dengar dan kaki palsu. Semua diberikan setelah melalui proses asesmen agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Langkah ini sejalan dengan target pembangunan inklusif nasional: memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan. Ketika negara hadir bukan cuma lewat dokumen, tapi lewat barang yang bisa langsung dipakai, kepercayaan publik pun tumbuh. Dinsos P3A Batu Bara menyebut program rehabilitasi sosial ini akan berjalan berkelanjutan. Tujuannya jelas: meningkatkan mobilitas, produktivitas, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah banyaknya isu birokrasi yang jauh dari rakyat, aksi cepat dan menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti ini jadi contoh yang layak ditiru daerah lain. Karena pembangunan berkeadaban dimulai dari hal-hal kecil yang membuat hidup warga jadi lebih layak. *Mengapa ini penting?* 1. *Tepat sasaran*: Bantuan diberikan setelah asesmen, bukan asal bagi-bagi. 2. *Berkelanjutan*: Bukan program musiman, tapi masuk dalam perencanaan APBD 2026. 3. *Inklusif*: Menunjukkan negara hadir untuk semua, termasuk penyandang disabilitas. Program ini bisa jadi model bagi kabupaten/kota lain yang ingin memperkuat perlindungan sosial tanpa banyak retorika.](https://www.toko-sukses.com/wp-content/plugins/contextual-related-posts/default.png "*Pemkab Batu Bara Salurkan Kursi Roda & Tongkat, Janji “Tak Ada Lagi Disabilitas yang Tertinggal”* *BATU BARA* – Lagi-lagi kabar baik datang dari daerah. Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Dinsos P3A] turun langsung menyalurkan bantuan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas di dua kecamatan sekaligus. Aksi sosial itu digelar Rabu [24/6/2026] di Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Datuk Lima Puluh. Bantuan diberikan kepada warga yang sebelumnya sudah mengajukan permohonan lewat desa dan kelurahan. Bagi penerima, bantuan sederhana ini berarti banyak. Satu kursi roda bisa membuat seorang ibu bisa lagi keluar rumah menemui tetangga. Satu tongkat bisa mengembalikan kemandirian seorang bapak untuk ke masjid dan pasar tanpa bergantung penuh pada orang lain. “Kami ingin memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri,” kata perwakilan Dinsos P3A di lokasi penyaluran. Penyerahan di Tanjung Tiram dilakukan langsung oleh Sekretaris Dinsos P3A bersama Lurah Tanjung Tiram. Sementara di Datuk Lima Puluh, tim Bidang Rehabilitasi Sosial yang turun ke lapangan. Yang menarik, program ini bukan bantuan sekali jalan. Di Tahun Anggaran 2026, Pemkab Batu Bara sudah menyiapkan alokasi alat bantu lain seperti alat bantu dengar dan kaki palsu. Semua diberikan setelah melalui proses asesmen agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Langkah ini sejalan dengan target pembangunan inklusif nasional: memastikan kelompok rentan tidak tertinggal dalam pembangunan. Ketika negara hadir bukan cuma lewat dokumen, tapi lewat barang yang bisa langsung dipakai, kepercayaan publik pun tumbuh. Dinsos P3A Batu Bara menyebut program rehabilitasi sosial ini akan berjalan berkelanjutan. Tujuannya jelas: meningkatkan mobilitas, produktivitas, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah banyaknya isu birokrasi yang jauh dari rakyat, aksi cepat dan menyentuh langsung kebutuhan dasar seperti ini jadi contoh yang layak ditiru daerah lain. Karena pembangunan berkeadaban dimulai dari hal-hal kecil yang membuat hidup warga jadi lebih layak. *Mengapa ini penting?* 1. *Tepat sasaran*: Bantuan diberikan setelah asesmen, bukan asal bagi-bagi. 2. *Berkelanjutan*: Bukan program musiman, tapi masuk dalam perencanaan APBD 2026. 3. *Inklusif*: Menunjukkan negara hadir untuk semua, termasuk penyandang disabilitas. Program ini bisa jadi model bagi kabupaten/kota lain yang ingin memperkuat perlindungan sosial tanpa banyak retorika.")
