Tajuk Editorial Media Online Berlayar _Bersinergi Melayani Masyarakat_
Kematian Fani di Lapas Labuhan Ruku: Antara Dugaan, Klarifikasi, dan Kebutuhan Investigasi Independen
Oleh: Dahwir, S.M.
Pimpinan Redaksi Media Online Berlayar
Kematian Fani alias Charles, tahanan titipan Polsek Air Batu di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku pada 6 Mei 2026, kembali menguji kredibilitas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dua narasi yang saling bertolak belakang kini beredar di ruang publik, dan keduanya bersumber dari pihak yang mengaku dekat dengan korban.
Narasi pertama datang dari keluarga . Mereka menduga kematian Fani tidak wajar karena adanya luka lebam di punggung jenazah yang dilihat di Puskesmas Talawi, serta pengakuan korban yang sempat meminta uang karena merasa terancam satu kamar dengan musuh lama. Bagi keluarga, kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya kekerasan dalam tahanan.
Narasi kedua disampaikan Dimas, keluarga dekat korban yang kini berada di Lapas Binjai. Ia mengklarifikasi bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan penyelesaian urusan di luar lapas, bukan untuk membayar keamanan kepada petugas. Dimas juga menyatakan telah membuat surat pernyataan bermaterai yang menyebut tidak ada permintaan uang dari Kalapas maupun Ka KPLP, dan bahwa korban tidak pernah mengalami pemukulan selama ditahan.
Sementara itu, kronologi resmi yang beredar melalui Serojanews, tajamnews.co.id, dan akun IG Humas_polresasahan, menyebut korban meninggal karena sesak napas. Pemeriksaan awal bersama keluarga dan tenaga medis disebut tidak menemukan tanda kekerasan. Istri korban disebut telah menandatangani surat penolakan visum/Otopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai hal yang wajar.
Konfirmasi Redaksi Berlayar
Untuk menjaga keberimbangan, Redaksi Media Berlayar telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait pada Jumat (12/6).
Konfirmasi kepada Tata Usaha Lapas IIA Labuhan Ruku dilakukan terkait kabar adanya laporan polisi dari Kalapas. Petugas TU berinisial N menyatakan dirinya sedang cuti sehingga tidak mengetahui informasi tersebut.
Konfirmasi juga dilakukan kepada narasumber podcast MAB. MAB menyatakan belum mengetahui adanya laporan polisi dari Kalapas dan masih menunggu kepastian kebenaran informasi tersebut.
Upaya konfirmasi langsung kepada Kalapas juga belum mendapatkan jawaban.
Kontradiksi dan Kebutuhan Verifikasi.
Redaksi memandang, kontradiksi yang ada tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa proses verifikasi yang kredibel. Ketika kematian terjadi di tempat yang berada di bawah kendali penuh negara, maka negara memiliki beban pembuktian yang lebih besar. Surat penolakan visum/Otopsi tidak serta-merta menutup ruang penyelidikan, terutama jika muncul dugaan kekerasan dalam tahanan. KUHAP dan peraturan internal Kemenkumham memberi dasar bagi aparat untuk melakukan autopsi demi kepentingan penyidikan, meskipun keluarga menolak.
Selain penyebab kematian, aspek transparansi manajemen lapas juga perlu diuji secara independen. Dugaan pungli, permintaan uang untuk “keamanan”, dan penempatan tahanan dengan musuh lama dalam satu kamar adalah pelanggaran serius jika terbukti. Klarifikasi bahwa uang dipakai untuk urusan pribadi tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengapa seorang tahanan merasa perlu meminta uang agar merasa aman. Rekaman CCTV, log kunjungan, dan keterangan petugas yang diverifikasi pihak eksternal menjadi penting untuk memastikan sistem pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
Peran Media, Podcast, dan Kerangka Hukum Pers.
Isu ini tidak hanya diangkat oleh RIE Podcast. Pemberitaan serupa juga dimuat oleh sejumlah media daring seperti Tajam News, Focustime.tv.com, Serojanews, dan tajamnews.co.id, yang mengutip pernyataan narasumber dan dinamika yang terjadi di Lapas Labuhan Ruku. Luasnya pemberitaan menunjukkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian publik di luar satu platform saja.
Tayangan RIE Podcast berjudul _Lapas atau Sarang Kejahatan?”_ dengan narasumber SA, SH, dan MAB memuat keterangan tentang dugaan pemukulan terhadap Fani di depan sipir dan praktik penyalahgunaan obat terlarang di dalam lapas. Kabar yang beredar menyebutkan Kalapas akan menempuh jalur hukum atas isi tayangan tersebut.
Jika podcast tersebut diproduksi oleh PT. RIE CYBER MEDIA sebagai perusahaan pers, maka sengketa yang muncul tunduk pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam kerangka UU Pers, penyelesaian dugaan pencemaran nama baik terhadap pimpinan dan institusi dilakukan melalui hak jawab dan hak koreksi, bukan kriminalisasi narasumber atau redaksi. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menyatakan narasumber berita tidak dapat dipidana atas informasi yang ia sampaikan dalam konteks pemberitaan.
Pidana dalam UU Pers hanya berlaku untuk tindakan yang menghalangi kerja pers, bukan untuk isi pemberitaan. Sebaliknya, jika perusahaan pers tidak memenuhi syarat dan podcast dianggap konten umum, maka jalur KUHP dan UU ITE bisa diterapkan. Karena itu, penting bagi semua pihak memastikan status hukum media sebelum menempuh jalur hukum, agar tidak terjadi kriminalisasi yang keliru.
Perkembangan terbaru, beredar pesan di grup WA _Dikabari Batu Bara_ yang menyebutkan akan diadakan aksi damai terkait kasus ini. Hal ini menunjukkan keresahan publik yang belum terjawab. Aksi damai adalah hak konstitusional warga, namun perlu dijaga agar tidak melampaui koridor hukum dan justru menambah konflik baru.
Rekomendasi
Redaksi tidak mengambil posisi menghakimi. Dugaan kekerasan maupun klarifikasi keluarga sama-sama belum teruji secara forensik dan hukum. Karena itu, langkah yang paling seimbang adalah membuka proses investigasi independen. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat membentuk tim gabungan yang melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, dan dokter forensik independen untuk menguji fakta secara terbuka.
Kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan tidak dibangun dari bantahan cepat, melainkan dari keterbukaan data, proses, dan hasil. Kasus Fani menjadi ujian apakah negara mampu memastikan bahwa warga yang dititipkan ke dalam penjara tetap diperlakukan sesuai hukum dan martabat manusia.
Hingga ada hasil penyidikan resmi, semua pihak yang disebut berhak mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi Lapas IIA Labuhan Ruku, Polres Asahan, PT. RIE CYBER MEDIA, SA, SH, MAB, dan pihak terkait sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999. Tanggapan dapat dikirim ke bberlayar.0006431@gmail.com.
