TAJUK REDAKSI MEDIA BERLAYAR _”Bersinergi Melayani Masyarakat”_ _Oleh: Dahwir Suprianto Munthe, Pimpinan Redaksi_
*Ketika Kritik Mahasiswa Disambut Dialog, Bukan Tembok Birokrasi*
Jumat, 5 Mei 2026, halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menjadi ruang demokrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Lima mahasiswa Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah menyampaikan orasi damai soal mutu pendidikan, pemerataan akses, dan transparansi anggaran. Tidak ada kericuhan. Tidak ada provokasi. Aksi selesai tertib dalam satu jam.
Yang menarik, Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, Wali Wala Ahazari Sagala, S.Pd., M.H., memilih membuka pintu, bukan menutupnya. Didampingi Sekdis, para Kabid, Kapolsek Lima Puluh mewakili Kapolres Batu Bara, dan Bhabinsa Perupuk, ia mempersilakan perwakilan mahasiswa masuk untuk berdialog.
“Kami menghargai mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Ini bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Semua masukan akan kami catat dan bahas bersama tim teknis untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujarnya usai pertemuan.
*Tanda Sehatnya Hubungan Pemerintah-Mahasiswa*
Di banyak daerah, aksi mahasiswa sering berakhir pada jarak yang melebar antara pemerintah dan masyarakat sipil. Birokrasi merasa terganggu, mahasiswa merasa diabaikan. Hasilnya, kritik tidak sampai pada perbaikan kebijakan, hanya menjadi riak di media sosial.
Apa yang terjadi di Batu Bara menunjukkan pola berbeda. Sikap terbuka Kadis Pendidikan, disertai kehadiran unsur TNI-Polri untuk mengawal bukan untuk menekan, adalah contoh manajemen konflik sosial yang patut dicatat. Dialog langsung di ruang pertemuan jauh lebih produktif daripada adu narasi di luar pagar kantor.
*Ujian Sebenarnya Baru Dimulai*
Keterbukaan menerima aspirasi adalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah menindaklanjutinya. Mahasiswa telah menyampaikan tuntutan soal mutu, pemerataan, dan transparansi anggaran pendidikan. Tiga isu ini menyentuh inti dari persoalan pendidikan di daerah.
Publik kini menanti: apakah masukan itu hanya dicatat sebagai arsip, atau benar dibahas bersama tim teknis dan menghasilkan kebijakan konkret. Transparansi anggaran pendidikan misalnya, tidak cukup berhenti pada ucapan. Ia butuh data yang dibuka, dipahami, dan bisa diawasi publik.
*Pelajaran untuk Daerah Lain*
Kasus Batu Bara memberi pelajaran sederhana: pejabat yang merespons kritik dengan dialog akan memperkuat legitimasi, bukan melemahkannya. Kehadiran aparat keamanan dalam koridor pengawalan, bukan intimidasi, juga menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
Di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap birokrasi, peristiwa kecil seperti ini menjadi bukti bahwa komunikasi dua arah masih mungkin terjadi.
*Penutup*
Pendidikan maju bukan hanya soal gedung dan anggaran. Ia tumbuh ketika pemerintah mau mendengar, dan masyarakat sipil berani menyampaikan kritik secara konstruktif.
Media Berlayar mengapresiasi sikap humanis Dinas Pendidikan Batu Bara. Kini, bola ada di tangan birokrasi untuk membuktikan bahwa dialog yang terjadi bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari perbaikan nyata.
Semoga pintu dialog ini tetap terbuka. Karena pendidikan yang baik lahir dari sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat.
