Di ruang redaksi hari ini kita menyaksikan dua penyakit yang saling menguatkan: pengkotak-kotakan wartawan dan menjamurnya berita copy paste alias rilis.
Banyak media kini membagi wartawannya seperti unit di institusi negara. Sekilas terlihat profesional. Padahal ini justru menciptakan tembok. Wartawan terjebak hanya menulis di satu “lapak”. Wawasan jadi sempit, independensi tergerus, dan yang paling berbahaya: wartawan mudah didekati, diarahkan, bahkan “diamankan” oleh narasumbernya sendiri.
Di sisi lain, kita banjir berita rilis tayang apa adanya di portal berita dengan sedikit atau tanpa perubahan. Praktik ini bisa terjadi karena dianggap legal oleh sebagian pimpinan redaksi. Alasannya sederhana dan pahit: iming-iming honor berita.
Mengapa ini terjadi? Jawabannya jujur: karena wartawan tidak digaji. Perusahaan media banyak yang belum mampu, atau tidak mau, menggaji wartawannya secara layak. Maka lahirlah sistem “bayar per berita”. Wartawan berburu rilis karena rilis ada honornya. Redaksi menerima rilis karena rilis murah dan cepat. Semua sepakat dalam satu lingkaran: memproduksi berita sepihak.
Akibatnya fatal. Publik tidak lagi mendapat informasi, tapi mendapat promosi. Jurnalisme kehilangan fungsi kontrolnya. Kepercayaan publik ke media runtuh sedikit demi sedikit.
Pers yang sehat tidak lahir dari belas kasihan narasumber. Pers yang kredibel tidak bisa hidup dari amplop. Dan wartawan yang profesional tidak akan pernah lahir dari sistem “kerja tanpa gaji”.
Sudah saatnya kita bicara jujur. Jika perusahaan media ingin disebut sebagai pilar demokrasi keempat, maka penuhi dulu kewajiban dasarnya: gaji layak untuk wartawan. Negara, lewat Dewan Pers dan kementerian terkait, juga harus hadir. Bukan untuk mengintervensi isi berita, tapi memastikan ekosistem media tidak mati karena logika pasar yang kejam.
Selama wartawan masih harus bergantung pada “honor berita”, selama redaksi masih mengkotak-kotakkan jurnalisnya, maka jangan salahkan publik jika mereka menyebut media kita hanya sebagai corong rilis.
Karena jurnalisme yang baik mahal. Tapi jurnalisme yang buruk, biayanya jauh lebih mahal: demokrasi kita yang taruhannya.
