Tajuk Editorial  KTU: Saat Negara Turun ke Desa Demi Generasi Bersih Dari Pemilu ke Urine, Dari TPS ke Tes. Inikah Wajah Baru Ketegasan Negara?

Negara tidak boleh kalah cepat dari narkoba.

Selama ini kita punya pesta demokrasi 5 tahun sekali. Ada data, ada petugas, ada pengamanan TNI-POLRI, ada sanksi sosial bagi yang golput. Lalu mengapa untuk musuh yang membunuh generasi secara perlahan, kita tidak punya mekanisme yang setegas itu?

Di sinilah gagasan Komisi Tes Urine – KTU lahir.

Dibentuk oleh negara. Menyusun pengurus sampai tingkat kecamatan dan desa. Sistem kerjanya meniru pendataan pemilu. Yang membedakan: warga tidak mencoblos, tapi dites urinenya.

Ini bukan lelucon. Ini pernyataan politik.

Pertama, soal skala.

KTU akan menjadi operasi sipil terbesar setelah pemilu. Bayangkan: hari libur nasional, sekolah dan kantor desa jadi posko, aparat TNI-POLRI mengamankan, dan setiap kepala keluarga wajib hadir. Tidak hadir = ada sanksi. Sama seperti kita menghormati panggilan negara dalam pemilu, maka kita juga harus menghormati panggilan negara dalam perang melawan narkoba.

Kedua, soal pesan.

Dengan menyamakan “urine” dengan “coblos”, negara sedang berkata: kedaulatan tubuh dan kedaulatan bangsa adalah satu paket. Kita tidak bisa berdaulat jika generasi kita rusak. Kita tidak bisa merdeka jika desa-desa kita jadi pasar gelap.

Ketiga, soal tantangan.

Tentu ini akan menuai pro dan kontra. Soal privasi, soal biaya, soal potensi penyalahgunaan data. Tapi bukankah pemilu juga dulu dianggap mustahil? Mahal, rawan, dan melelahkan. Namun kita tetap jalan karena itu soal masa depan.

KTU bukan tentang menghukum. KTU tentang mendata, memetakan, dan menyelamatkan.

Data dari tes ini bisa jadi peta jalan: desa mana yang darurat, sekolah mana yang harus diprioritaskan pembinaannya, BNN harus turun ke mana dulu.

Agung dalam Nama. Nyata dalam Karya.`

Nama Indonesia akan Agung ketika karyanya nyata: berani mengambil langkah ekstrem untuk hal yang fundamental.

Jika pemilu bisa menggerakkan 200 juta orang ke TPS, maka KTU harus bisa menggerakkan 200 juta orang ke posko tes.

Karena musuhnya sama seriusnya. Bahkan lebih senyap.

Sudah waktunya negara hadir bukan hanya saat 5 tahun sekali.

Tapi hadir setiap kali masa depan anak bangsa dipertaruhkan.

Indonesia butuh KTU. Bukan untuk menakut-nakuti. Tapi untuk menyelamatkan.