Bupati Batu Bara Tanam Mangrove Bareng Irjen KKP, Tinjau Pembangunan Kampung Nelayan Modern
Batu Bara,bberlayar.com – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian turun langsung ke Pantai Sejarah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kamis 4/6/2026, untuk menanam mangrove bersama Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Dr. Ade Tajudin Sutiawarman.

Aksi penanaman ini menjadi bagian dari upaya menjaga garis pantai 62 km milik Batu Bara dari abrasi sekaligus memperkuat ekosistem pesisir yang menopang 11.521 nelayan. Wakil Bupati, Forkopimda, dan jajaran OPD turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Pelestarian lingkungan harus menjadi perhatian bersama agar sumber daya alam yang kita miliki dapat terus memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang,” kata Baharuddin di sela kegiatan.

Usai penanaman, rombongan meninjau lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Perupuk. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pengembangan sektor kelautan dan perikanan Batu Bara dengan fasilitas modern untuk budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil laut.

Baharuddin berharap pembangunan berjalan sesuai rencana dan segera berdampak pada kesejahteraan nelayan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci agar program tidak berhenti di atas kertas.

Kehadiran Irjen KKP bersama tim menunjukkan dukungan langsung pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan pesisir Batu Bara. KNMP sendiri merupakan program prioritas Presiden RI yang menargetkan 5.269 lokasi hingga 2029, dengan 1.259 lokasi dijadwalkan dibangun pada 2026.

“Selat Malaka di Batu Bara ini bisa disebut Selat Hormus-nya Indonesia. Banyak kapal lewat dan proyek strategis nasional akan dibangun di sini. Kalau kawasan nelayannya maju, efeknya langsung ke ekonomi daerah,” ujar Baharuddin sebelumnya dalam rapat koordinasi KNMP.

Kegiatan berlangsung dalam suasana gotong royong. Pemerintah daerah menilai sinergi dengan KKP, Kejagung, BPKP, dan Forkopimda penting untuk memastikan pembangunan pesisir berjalan produktif, berkelanjutan, dan bebas dari kebocoran anggaran.(*)






