PROGRAM BERLAYAR BATU BARA JADI CONTOH NASIONAL, BUPATI: PELAYANAN PEMERINTAH HARUS DATANG KE MASYARAKAT
Batu Bara,bberlayar.com – Di tengah keluhan warga soal birokrasi yang berbelit, Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara meluncurkan gebrakan. Lewat program BERLAYAR – Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat, seluruh layanan publik dihadirkan langsung hingga ke tingkat desa.
Program unggulan ini ditinjau langsung Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., di Desa Dewi Sri, Kecamatan Laut Tador, Selasa (7/7/2026).
“Selama ini masyarakat harus ke kota untuk urus surat, bayar pajak, atau berobat. Sekarang kami yang datang ke desa. Ini komitmen kami, pelayanan harus cepat, mudah, dan gratis,” tegas Bupati Baharuddin.
1 DESA, 1 LOKASI, SEMUA LAYANAN SELESAI
Dalam program BERLAYAR, Pemkab Batu Bara menghadirkan 10 lebih jenis layanan dalam satu titik. Warga Desa Dewi Sri cukup datang ke satu lokasi untuk mengurus:
1. Perizinan Usaha- DPMPTSP
2. Pembayaran Pajak PBB & Samsat Keliling
3. Administrasi Kependudukan – Disdukcapil: KTP, KK, Akta
4. Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Cek tensi, gula darah, kolesterol, asam urat
5. Perpustakaan Keliling
6. Layanan Perikanan, Peternakan & UMKM – DiskopUKM
7. Program UHC – Berobat gratis cukup tunjukkan KTP
Bupati menegaskan, program ini sejalan dengan Universal Health Coverage (UHC). “Warga Batu Bara berobat ke RSUD tidak dipungut biaya. Cukup tunjukkan KTP. Kesehatan adalah hak dasar masyarakat,” ujarnya.
ADA SANTUNAN UNTUK ANAK BERPRESTASI & ANAK YATIM
Selain pelayanan, Bupati juga menyerahkan santunan kepada siswa TK, SD, SMP berprestasi dan anak yatim di Desa Dewi Sri. Ini sebagai bentuk perhatian Pemkab kepada generasi penerus dan warga yang membutuhkan.
Turut hadir mendampingi, Sekda, Kadis DPMPTSP, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, Kadis Perikanan, Direktur RSUD H. OK. Arya Zulkarnain, dan seluruh OPD terkait.
Pemkab Batu Bara menargetkan program BERLAYAR akan menyasar seluruh desa di 12 kecamatan. Tujuannya satu: memangkas birokrasi, mendekatkan pelayanan, dan mengembalikan kepercayaan publik.
Program ini dinilai bisa jadi rujukan nasional bagi daerah lain dalam mewujudkan pelayanan publik yang berpihak ke rakyat kecil.(*)
