Kewajiban perusahaan perkebunan membangun kebun plasma minimal 20% dari luas HGU sudah diatur jelas dalam UU Perkebunan No. 39/2014 dan diperkuat PP 26/2021. Tujuannya sederhana: memastikan masyarakat sekitar kebun ikut menikmati hasil investasi, bukan hanya jadi penonton.
Namun di lapangan, keluhan yang sama terus berulang: “HGU sudah keluar bertahun-tahun, tapi kebun plasma tidak pernah ada.” Ketika kewajiban hanya tinggal di dokumen, maka kepercayaan publik runtuh dan konflik agraria mengintai.
Redaksi Berlayar menilai, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan saling tuding. Kuncinya ada pada *sinergi tiga pihak sejak awal*: Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat Calon Pekebun. Jika salah satu tidak jalan, plasma macet atau berubah jadi sengketa.
1. Pemerintah Harus Jadi Fasilitator Aktif, Bukan Tukang Stempel
Regulasi mewajibkan verifikasi lapangan sebelum HGU terbit. Dinas Perkebunan dan BPN wajib mengecek status tanah, kesesuaian RTRW, dan validitas calon peserta plasma. Dinas Sosial dan Desa perlu memastikan yang didaftarkan adalah petani sekitar, bukan calo.
Sayangnya, praktik verifikasi sering berhenti di meja. Dokumen lengkap secara administrasi, tapi tidak pernah dicek fisik. Akibatnya muncul “plasma fiktif” dan koperasi titipan. Tanpa Tim Fasilitasi Kemitraan kabupaten yang aktif turun lapangan 2x setahun, pengawasan pasca-HGU menjadi kosong. Padahal PP 26/2021 menyediakan sanksi administratif bagi perusahaan yang lalai.
2. Perusahaan: Ubah Mindset dari Beban ke Mitra
Banyak perusahaan menganggap plasma sebagai beban perizinan. Sosialisasi dilakukan setelah HGU keluar, skema kemitraan tidak transparan, dan pembangunan ditunda tanpa batas waktu dengan alasan harga CPO turun atau dana belum ada.
Padahal plasma yang dikelola benar justru menjaga stabilitas sosial dan mengamankan pasokan TBS. Pola yang jalan adalah melibatkan masyarakat sejak studi kelayakan, menggunakan KUD sebagai wadah, membangun plasma bersamaan dengan kebun inti dengan jarak maksimal 5 km, dan membuka data biaya serta harga beli TBS. Transparansi adalah penangkal tuduhan mark-up.
3. Masyarakat: Jangan Pasif, Pahami Hak Sebelum Tanda Tangan
Masyarakat juga punya peran. Bentuk koperasi atau kelompok tani yang legal dan solid, jangan serahkan ke 1-2 orang. Pahami isi perjanjian kemitraan sebelum tanda tangan, minta dampingan Dinas Koperasi atau LBH jika perlu. Ikuti pelatihan perawatan sawit sesuai SOP agar plasma tidak gagal di lapangan. Dan yang paling penting: jaga lahan plasma agar tidak dialihkan ke pihak ketiga.
4. Checklist 15 Poin Evaluasi Plasma 20% untuk Pemda
Agar verifikasi tidak formalitas, Pemda wajib memakai checklist ini. Jika 1 poin tidak lolos, usulan perusahaan sebaiknya ditahan dulu:
*A. Legalitas & Dokumen*
1. *Dokumen Rencana Kemitraan 20% lengkap* sesuai Permen ATR/BPN 18/2021, bukan susulan setelah HGU terbit.
2. *Status lahan clear and clean* – BPN cek bukan kawasan hutan, sengketa, atau tanah ulayat yang belum selesai.
3. *Sesuai RTRW & KLHS* – tidak masuk zona lindung, gambut dalam >3m, sempadan sungai, atau zona merah konflik.
4. *Badan hukum koperasi/kelompok tani sudah ada* – SK Kemenkumham/SK Dinas Koperasi terbit sebelum MOU ditandatangani.
*B. Subjek & Lokasi*
5. *Calon peserta plasma adalah masyarakat sekitar* – KTP & KK desa lokasi HGU, radius maksimal 5 km, diverifikasi Dinas Sosial/Desa.
6. *Calon peserta belum punya lahan produktif >2 Ha* – cegah penumpukan hak, disilangcek dengan PBB & DTKS.
7. *Jarak lokasi plasma ke kebun inti ≤5 km* – agar biaya angkut TBS dan pengawasan masuk akal, cek dengan peta GIS.
8. *Kondisi tanah sesuai untuk sawit* – Dinas Perkebunan cek pH, drainase, kemiringan. Jangan paksa lahan gambut atau berbatu.
*C. Skema Kemitraan*
9. *Perjanjian kemitraan adil dan transparan* – ada pasal harga TBS ikut Disbun, pembagian hasil, mekanisme utang, penyelesaian sengketa.
10. *Skema pembiayaan wajar* – biaya ditanggung perusahaan dulu, cicilan maksimal 30% hasil panen, bunga sesuai KUR.
11. *Ada pendampingan teknis 3 tahun pertama* – perusahaan wajib sediakan agronom, mandor, dan pelatihan, ditulis di MOU.
12. *Exit strategy jelas* – setelah utang lunas, ada mekanisme sertifikasi lahan plasma atas nama petani/koperasi.
*D. Pengawasan & Keberlanjutan*
13. *Ada Tim Fasilitasi Kemitraan Kabupaten* – SK Bupati terbit, isi Disbun, BPN, DisKop, Camat, Desa. Wajib turun lapangan 2x setahun.
14. *Mekanisme pelaporan & pengaduan terbuka* – ada posko pengaduan di kecamatan, laporan bulanan perusahaan & koperasi dipublikasikan.
15. *Sanksi jelas kalau wanprestasi* – di MOU ditulis: jika perusahaan lalai, HGU bisa kena sanksi administratif. Jika koperasi lalai, ada mekanisme pergantian pengurus.
5. Jaga Asas Praduga Tak Bersalah, Dorong Audit Terbuka
Belum terealisasinya plasma 20% tidak otomatis berarti ada tindak pidana. Bisa jadi terkendala teknis, dana, atau konflik lahan. Yang bisa memastikan ada pelanggaran prosedur atau tidak adalah audit oleh Inspektorat, BPKP, atau penegak hukum.
Masyarakat yang curiga bisa meminta salinan dokumen HGU dan Rencana Kemitraan ke BPN Kabupaten, mengecek laporan realisasi ke Dinas Perkebunan, dan melapor ke Ombudsman RI jika ada dugaan maladministrasi. Transparansi data HGU dan plasma di tingkat kabupaten adalah kunci agar kontrol publik berjalan.
—
*Penutup*
Plasma 20% akan tetap menjadi janji di atas kertas jika pemerintah, perusahaan, dan masyarakat tidak duduk bersama sejak awal. Sinergi hanya terwujud jika ada tiga hal: data valid tentang petani dan lahan, kontrak kemitraan yang adil dan dipahami semua pihak, serta pengawasan aktif yang tidak berhenti setelah HGU terbit.
Kami di Media Berlayar mendorong Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian untuk membuka data realisasi plasma 20% per kabupaten. Tanpa keterbukaan, masyarakat tidak bisa mengawasi. Dan kami mengajak perusahaan untuk melihat plasma sebagai mitra strategis, bukan sekadar syarat izin.
Jika sinergi ini terbangun, maka plasma 20% akan berubah dari kewajiban hukum menjadi motor pemerataan ekonomi desa yang nyata. Bukan lagi sumber konflik, tetapi sumber kepercayaan.Bersambung…..
