EDITORIAL: DUGAAN MARK-UP Rp1,27 MILIAR UNTUK BANGKU SEKOLAH? UJI NYALI TRANSPARANSI DI BATU BARA
“Kalau meja-kursi siswa harganya nyaris Rp1,4 juta per set, lalu di mana murahnya janji efisiensi APBD?”
Publik Batu Bara sedang disuguhi matematika yang bikin dahi berkerut. Proyek 3.548 set mebel SD-SMP senilai Rp5 miliar, tapi hitungan HPS-nya tembus Rp1.389.561/set. Padahal Perbup setempat cuma mematok Rp1.030.000/set. Selisih Rp359 ribu per bangku, dikali ribuan, angkanya meledak jadi Rp1,27 miliar. Itu bukan uang receh. Itu gaji guru honorer setahun untuk puluhan orang.
1. Angka Bicara, Pejabat Bungkam
Yang bikin curiga bukan cuma selisih. Data pejabatnya ikut loncat-loncat. PPK bilang 3.548 set, Plt. Kadisdik bilang 2.661 set. Selisih 887 set itu bukan typo. Itu satu sekolah penuh.
Ketika ditanya spek, HPS, dan nama perusahaan, jawabannya seragam: “alih-alih”. Di era Perpres 16/2018 yang mewajibkan transparansi, jawaban itu terasa seperti tirai tebal yang sengaja diturunkan. Padahal SIRUP dan LPSE ada untuk dibuka, bukan disembunyikan.
2. Harga Katalog Bukan Tameng
Argumen “harga katalog memang mahal” tidak bisa jadi jubah penyelamat. Benar, Heim Studio Rp2,4 juta, Evolo Rp1,6 juta, Indovickers Rp1,9 juta. Tapi itu semua sudah termasuk ongkir, instalasi, TKDN tinggi, garansi.
Pertanyaannya sederhana: spek mebel Batu Bara setara katalog Rp2 juta atau setara Perbup Rp1 juta? Kalau speknya standar Perbup, maka HPS Rp1,38 juta itu jelas kemahalan. Kalau speknya setara katalog, kenapa tidak dilelang lewat e-katalog biar terang benderang? Publik berhak tahu, bukan disuruh menebak.
3. Jangan Korbankan Bangku Demi Kursi
Rp1,27 miliar potensi pemborosan itu bisa membangun 4-5 ruang kelas baru. Bisa beli ribuan buku. Bisa bayar insentif guru. Tapi hari ini dia menguap dalam selisih harga bangku yang tak jelas speknya.
Kami tidak menuduh. Praduga tak bersalah tetap kami pegang.Bisa jadi ada justifikasi teknis yang valid. Bisa jadi ongkos kirim ke pelosok Batu Bara memang mahal. Tapi semua “bisa jadi” itu harus dibuktikan dengan dokumen, bukan dengan bungkam.
4. Ujian untuk Aparat dan Aparat Pengawas
Bola kini di kaki Plt. Sekda, Plt. Kadisdik, PPK B.S., dan APH. Buka dokumen HPS, spek teknis, kontrak, BAST. Jelaskan ke publik kenapa HPS 34,9% di atas SHS. Jelaskan kenapa data set mebel bisa selisih 887.
LKPP dan APIP daerah juga tidak boleh diam. Kalau SIRUP kosong, kalau LPSE senyap, maka reformasi pengadaan yang digembar-gemborkan pusat cuma jadi slogan di atas kertas.
Penutup: Viral Bukan Tujuan, Benar Itu Kewajiban
Kami membuka ruang hak jawab seluas-luasnya. Klarifikasi akan kami muat berimbang. Tapi diam bukan pilihan. APBD adalah uang rakyat. Bangku sekolah adalah masa depan anak bangsa.
Jangan sampai “mark-up” lebih dulu lulus ujian daripada anak-anak Batu Bara.
Jika speknya wajar, buktikan. Jika ada salah, perbaiki. Jika ada pidana, proses. Rakyat sudah cukup pintar menghitung. Jangan paksa mereka menghitung kerugian.
_Media Online Berlayar memegang teguh UU Pers No. 40/1999. Tulisan ini adalah opini redaksi berbasis data yang terkonfirmasi sebagian. Kebenaran final ada di tangan audit dan aparat penegak hukum.
